Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Endang Sedyawati.) akan memberikan pelayanan gratis persalinan bagi ibu melahirkan.

dia mengatakan bahwa “Pemberian pelayanan gratis persalinan kepada ibu melahirkan ini sasarannya untuk menurunkan tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan guna memenuhi target MDGs (Millenium Development Goals)

Program jaminan persalinan diluncurkan pemerintah sebagai upaya mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium atau “Millenium Development Goals” (MDGs) 2015 khususnya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Indonesia pada 2015 menargetkan angka kematian ibu dan bayi turun menjadi 102 kasus per 100 ribu kelahiran hidup.

Peserta program ini adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas (pasca melahirkan sampai 42 hari) dan bayi baru lahir (0-28 hari) yang belum memiliki jaminan persalinan. Program itu diharapkan dapat meningkatkan cakupan penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir.

Di Jombang sendiri, setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, program Jampersal akhirnya bisa direalisasikan mulai 1 Juni 2011. Belum turunnya anggaran dari Pemerintah pusat menjadi tersendat pelaksanaan program ini selama 2 bulan.

Kebijakan yang menggratiskan biaya persalinan ini sudah barang tentu pantas diberi apresiasi yang cukup. Artinya, good will pemerintah untuk menjamin kesehatan warga Negara sudah mulai dirasakan.

Namun, benarkan istilah gratis itu? Banyak yang bilang, “tidak ada yang gratis di dunia ini”. Pernyataan itu memang patut dibenarkan. Sebab, dalam konteks kehidupan bernegara, antara rakyat dan Negara memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Negara sebagaimana amanat undang-undang memiliki kewajiban menjamin tercapainya hak kesehatan, pangan dan pendidikan bagi setiap warga Negara. Untuk mewujudkan hal itu, Negara mempunyai hak memungut pajak dari rakyat. Pun demikian, rakyat punya kewajiban membayar pajak dan sebagai warga Negara, rakyat berhak mendapatkan hak-hak dasarnya pada soal kesehatan, pangan dan pendidikan.